Pengembangan energi alternatif biofuel yang ramah lingkungan dari bahan nabati minyak kelapa sawit dinilai tidak memberikan banyak manfaat kepada rakyat kecil. Pasalnya, hasil produk bahan bakar nabati tersebut lebih memenuhi kepentingan pengusaha, pemilik modal, dan negara-negara maju.

Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertema ”Membedah Program Biofuel sebagai Jalan Baru Energi Alternatif” yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (23/12/2009), di Palembang.

Hadir sebagai narasumber, di antaranya, pengajar pertanian-bioteknologi dan ioteknologi yang juga Tim Penyusun Lumbung Pangan Provinsi Sumsel, Faizal Daud; Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin, dan Ketua Gerakan Perjuangan Hak Tanah Adat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Edi Saputra.

Ahmad Safrudin menyatakan, dalam pengusahaan lahan untuk kepentingan biofuel di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selayaknya lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pemilik modal atau pengusaha. Pasalnya, dalam pengembangan energi bahan bakar nabati yang ramah lingkungan, tak terlepas dari kepentingan kapitalis global dari negara maju.

”Negara-negara maju harus pula menurunkan karbon rumah-rumah kaca dan oke saja kalau biofuel mau dikembangkan asalkan dengan pilihan yang tepat dan tidak salah sasaran,” kata Safrudin.

Dia mengatakan, jika saja pemerintah ataupun pengusaha pemilik modal dan kapitalis-kapitalis mau mengembangkan biofuel dari bahan nabati, minyak kelapa sawit, sepatutnya pula mempertimbangkan asas manfaat dan fungsi lahan. Pasalnya, amat sangat disayangkan jika menggunakan areal tanah rakyat ataupun lahan gambut.

”Untuk pengembangan biofuel, silakan saja menggunakan lahan kosong ataupun lahan kritis dan tidak menggusur tanah rakyat dan tidak merusak lahan gambut,” katanya.

Safrudin mempertanyakan, kenapa Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mengembangkan energi gas bumi yang melimpah di wilayah ini, malah justru mengembangkan biofuel dari minyak kelapa sawit.