Israel
05.47
Israel (bahasa Ibrani מדינת ישראל Medinat Yisra‘el, Arab دولة إسرائيل Dawlat Isrā'īl) adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,28 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia.[6] Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaritan, dan lain-lain.
Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel (Eretz Yisrael), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno,[7] yang juga merupakan pusat wilayah Kerajaan Yehuda kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai "negara orang Yahudi".[8] Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab.[9] Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh Rencana Pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini.[10] Sejak awal pembentukan Negara Israel, batas negara Israel beserta hak Israel untuk berdiri telah dipertentangkan oleh banyak pihak, terutama oleh negara Arab dan para pengungsi Palestina. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, namun usaha perdamaian antara Palestina dan Israel sampai sekarang belum berhasil.
Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal.[11][12] Perdana Menteri Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan dan Knesset bertugas sebagai badan legislatif Israel. Dalam hal produk domestik bruto, ekonomi negara ini menduduki peringkat ke-44 di dunia.[13] Israel memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia[14], kebebasan pers[15], dan daya saing ekonomi[16] yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Menurut hukum negara Israel, ibukota Israel adalah Yerusalem. Walaupun demikian badan PBB dan kebanyakan negara di dunia tidak mengakuinya.
State of Israel מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Ibrani) Medīnat Yisrā'el دَوْلَةُ إِسْرَائِيلَ (Arab) Dawlat Isrā'īl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Lagu kebangsaan: Hatikvah Harapan | ||||||
 | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Tel Aviv Yerusalem Tidak diakui secara internasional | |||||
| Bahasa resmi | Ibrani, Arab[1] | |||||
| Kelompok etnik | 75.4% Yahudi, 20.6% Arab, 4% kelompok minoritas[2] | |||||
| Pemerintahan | Demokrasi parlementer[1] | |||||
| - | Presiden | Shimon Peres | ||||
| - | Perdana Menteri | Benjamin Netanyahu | ||||
| - | Juru bicara Knesset | Reuven Rivlin | ||||
| - | Presiden Mahkamah Agung | Dorit Beinisch | ||||
| Kemerdekaan | dari Mandat Britania atas Palestina | |||||
| - | Proklamasi kemerdekaan | 14 Mei 1948 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total 1 | 20,770 / 22,072 km2 (ke-151) | ||||
| - | Air (%) | ~2% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2009 | 7.465.0002[3] (ke-96) | ||||
| - | Sensus 1995 | 5.548.523 | ||||
| - | Kepadatan | 356,8/km2 (ke-34) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | AS$202,562 milyar[4] (ke-50) | ||||
| - | Per kapita | AS$28.473[4] (ke-31) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
| - | Total | AS$215,727 milyar[4] (ke-42) | ||||
| - | Per kapita | AS$29.671[4] (ke-29) | ||||
| Gini (2005) | 38,6[1] | |||||
| IPM (2007) |  0,935[5] (sangat tinggi) (ke-27) | |||||
| Mata uang | Shekel (₪) (ILS atau NIS) | |||||
| Zona waktu | IST (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | IDT (UTC+3) | ||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Domain internet | .il | |||||
| Kode telepon | 972 | |||||
| 1 | Tidak termasuk / Termasuk Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur. | |||||
| 2 | Meliputi semua penduduk permanen Israel, Dataran Tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Juga termasuk populasi Israel di Tepi Barat. Tidak termasuk populasi non-Israel di tepi Barat dan Jalur Gaza. | |||||
Etimologi
Selama lebih dari tiga ribu tahun, nama "Israel" memiliki pengertian umum dan religi sebagai Tanah Israel ataupun keseluruhan negara Yahudi.[17] Menurut Alkitab, Yakub dinamai Israel setelah berhasil bergumul dengan seorang malaikat Tuhan.[18]
Berdasarkan penemuan artefak arkeologi, nama "Israel" (selain sebagai nama pribadi) paling awal disebutkan di prasasti Merneptah Mesir kuno (sekitar akhir abad ke-13 SM). Pada prasasti tersebut nama "Israel" itu sendiri merujuk kepada sekelompok orang yang berasal dari tanah tertentu.[19] Negara modern Israel dinamakan Medinat Yisrael, yang artinya "Negara Israel". Selain itu, terdapat pula nama-nama lain yang digagaskan, meliputi Eretz Israel ("Tanah Israel"), Zion, dan Judea , namun semuanya ditolak.[20] Dalam Bahasa Inggris, warga negara/orang Israel disebut sebagai Israeli. Istilah tersebut dipilih oleh pemerintah Israel pada awal kemerdekaannya. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharett.[21]
Sejarah
Awal sejarah
Tanah Israel, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Eretz Yisrael, merupakan tanah suci orang Yahudi. Menurut kitab Taurat, Tanah Israel dijanjikan kepada tiga Patriark Yahudi oleh Tuhan sebagai tanah air mereka[22][23]. Pada cendekiawan memperkirakan periode ini ada pada milenium ke-2 SM.[24] Menurut pandangan tradisional, sekitar abad ke-11 SM, beberapa kerajaan dan negara Israel didirikan disekitar Tanah Israel; Kerajaan-kerajaan dan negara-negara ini memerintah selama seribu tahun ke depan.[25]
Antara periode Kerajaan-kerajaan Israel dan penaklukan Muslim abad ke-7, Tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan Asiria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sassania, dan Bizantium.[26] Keberadaan orang Yahudi di wilayah tersebut berkurang drastis setelah kegagalan Perang Bar Kokhba melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 132, menyebabkan pengusiran besar-besaran Yahudi. Pada tahun 628/9, Kaisar Bizantium Heraklius memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, mengakibatkan populasi Yahudi menurun lebih jauh. Walau demikian, terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih menetap di tanah Israel. Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk muslim. Selama lebih dari enam abad, kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah,[27] Abbasiyah,[28] dan Tentara Salib sebelum jatuh di bawah Kesulatanan Mameluk pada tahun 1260. Pada tahun 1516, Tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20.[29]
Zionisme dan Mandat Britania
Orang-orang Yahudi yang berdiaspora telah lama bercita-cita untuk kembali ke Zion dan Tanah Israel.[30] Harapan dan kerinduan tersebut tercatat pada Alkitab[31] dan merupakan tema pusat pada buku doa Yahudi. Pada permulaan abad ke-12, penindasan Yahudi oleh Katolik mendorong perpindahan orang-orang Yahudi Eropa ke Tanah Suci dan meningkatkan jumlah populasi Yahudi setelah pengusiran orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492.[32] Selama abad ke-16, komunitas-komunitas besar Yahudi kebanyakan berpusat pada Empat Kota Suci Yahudi, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed. Pada pertengahan kedua abad ke-18, keseluruhan komunitas Hasidut yang berasal dari Eropa Timur telah berpindah ke Tanah Suci.[33]
Imigrasi dalam skala besar, dikenal sebagai Aliyah Pertama (Bahasa Ibrani: עלייה), di mulai pada tahun 1881, yakni pada saat orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur.[34] Manakala gerakan Zionisme telah ada sejak dahulu kala, Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme,[35] yakni gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Tanah Israel.[36] Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat (Negara Yahudi), memaparkan visinya tentang negara masa depan Yahudi; Tahun berikutnya ia kemudian mengetuai Kongres Zionis Dunia pertama.[37]
Aliyah Kedua (1904–1914) dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina.[34] Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks,[38] namun pada Aliyah Kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan kibbutz.[39] Selama Perang Dunia I, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan "it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".[40] Legiun Yahudi, sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan-sukarelawan Zionis, kemudian membantu Britania menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada Kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah (dalam Bahasa Ibrani artinya "Pertahanan").[41]
Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya.[42] Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem, secara dominan merupakan Yahudi.[43]
Imigrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah Ketiga (1919–1923) dan Aliyah Keempat (1924–1929), secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina.[34] Setelah terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi, dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transyordania.[44] Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima (1929-1939) dengan masukknya seperempat juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan Pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939, memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan Buku Putih 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina.[34] Pada akhir Perang Dunia II, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922.[45]
Kemerdekaan dan tahun-tahun pertama
Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi.[46] Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi.[47] Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagia Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – corpus separatum – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut.[48] Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut,[49] tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini.[50] Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.[51]
Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir Mandat Britania, Agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab – Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak –menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948.[52] Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah satu tahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai Garis Hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949.[53] Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.[54]
Pada masa-masa awal kemerdekannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion mendominasi politik Israel.[55][56] Tahun-tahun ini ditandai dengan imigrasi massal para korban yang selamat dari Holocaust dan orang-orang Yahudi yang diusir dari tanah Arab. Populasi Israel meningkat dari 800.000 menjadi 2.000.000 dalam jangka waktu sepuluh tahun antara 1948 sampai dengan 1958.[57] Kebanyakan pengungsi tersebut ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai ma'abarot. Sampai tahun 1952, 200.000 imigran bertempat tingal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman.[58]
Selama tahun 1950-an, Israel terus menerus diserang oleh militan Palestina yang kebanyakan berasal dari Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir.[59] Pada tahun 1956, Israel bergabung ke dalam sebuah aliansi rahasia bersama dengan Britania Raya dan Perancis, yang betujuan untuk merebut kembali Terusan Suez yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh Mesir (lihat Krisis Suez). Walaupun berhasil merebut Semenanjung Sinai, Israel dipaksa untuk mundur atas tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ganti atas jaminan hak pelayaran Israel di Laut Merah dan Terusan Suez.[60]
Pada permulaan dekade selanjutnya, Israel berhasil menangkap dan mengadili Adolf Eichmann, seorang penggagas utama Solusi Akhir yang bersembunyi di Argentina.[61] Peradilan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepedulian publik terhadap Holocaust,[62] dan sampai sekarang Eichmann merupakan satu-satunya orang yang dieksekusi oleh Israel[63] walaupun John Demjanjuk juga dijatuhi hukuman mati sebelum kemudian putusan tersebut dibalikkan oleh Mahkamah Agung Israel[64].
Konflik dan perjanjian damai
Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel.[65] Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang Enam Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.[66] Garis Hijau menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan Wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional.
Kegagalan negara-negara Arab pada perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[67][68] Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan[69] terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia,[70] termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade München 1972. Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan Operasi Wrath of God (Kemarahan Tuhan). Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa München ini dilacak dan dibunuh.[71]
Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel.[72] Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri.
Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel.[73] Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab.[74] Dua tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani Persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir.[75] Israel menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar Garis Hijau. Namun, rencana tersebut tidak pernah diimplementasi. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di Tepi Barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut.
Pada tanggal 7 Juni 1981, Israel membombardir reaktor nuklir Osirak milik Irak pada Operasi Opera. Badan intelijen Israel, Mossad, mencurigai reaktor nuklir tersebut akan digunakan Irak untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Lebanon untuk menghancurkan basis-basis serangan Organisasi Pembebasan Palestina di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Lebanon Pertama.[76] Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 1986. Intifada Pertama yang merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pemerintahan Israel[77] terjadi pada tahun 1987, menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel. Selama 6 tahun berikutnya, lebih dari seribu orang tewas, kebanyakan merupakan korban kekerasan internal warga Palestina.[78] Selama Perang Teluk 1991, PLO dan kebanyakan warga Palestina mendukung Saddam Hussen dan Irak dalam melancarkan serangan misil terhadap Israel.[79][80]
Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel.[81][82] Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmoud Abbas, sebagai wakil Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza.[83] Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme.[84] Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.[85]
Dukungan publik Arab terhadap persetujuan ini menurun setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimi oleh sekelompok ekstremis gerakan Kach. Selain itu, pemukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina juga menurunkan dukungan publik Arab. Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh esktremis Yahudi ketika ia sedang meninggalkan sebuah pawai yang mendukung perdamaian dengan Palestina mengejutkan seluruh negeri.
Pada akhir 1990-an, Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menarik mundur pasukannya dari Hebron[86] dan menandatangai Memorandum Sungai Wye. Memorandum tersebut memberikan Otoritas Nasional Palestina kontrol yang lebih luas.[87]
Ehud Barak yang merupakan Perdana Menteri terpilih pada pemilihan tahun 1999 memulai pemerintahannya dengan menarik mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan melakukan negosiasi dengan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada Pertemuan Camp David bulan Juli tahun 2000. Dalam pertemuan itu, Barak menawarkan rencana pendirian Negara Palestina, namun Yasser Arafat menolak tawaran tersebut.[88] After the collapse of the talks, the Second Intifada began.
Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang baru setelah memenangi pemilihan tahun 2001. Pada masa pemerintahannya, Sharon secara sepihak menarik muncur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan membangun dinding pemisah di perbatasan Tepi Barat.[89] Pada Januari 2006, setelah Ariel Sharon menderita strok berat dan berada dalam keadaan koma, kekuasaannya digantikan oleh Ehud Olmert.
Perkembangan terkini
Pada bulan Juli tahun 2006, serangan Hezbollah ke Israel Utara beserta penculikan dua tentara Israel memicu terjadinya Perang Lebanon Kedua.[90][91] Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan Resolusi PBB 1701.
Pada akhir Desember 2008, gencatan senjata antara Hamas dengan Israel berakhir setelah adanya serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Israel merespon serangan tersebut dengan serangan udara.[92] Pada tanggal 3 Januari 2009, pasukan Israel memasuki kota Gaza dan memulai serangan darat.[93] Pada tanggal 17 Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dengan syarat dihentikannya serangan roket dan mortir. Hal ini kemudian diikuti oleh Hamas yang juga mengumumkan gencatan senjata dengan syarat ditariknya pasukan Israel dari Gaza serta dibukanya kembali perbatasan.
Geografi dan iklim
Israel terletak di sebelah timur Laut Mediterania, berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur laut, Yordania di sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Wilayah kedaulatan Israel, tidak termasuk wilayah yang ditaklukkan semasa Perang Enam Hari tahun 1967 adalah sekitar 20.770 kilometer persegai dengan 2%-nya adalah air.[1] Menurut hukum Israel, luas wilayah keseluruhan Israel, yang meliputi Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan adalah 22.072 kilometer persegi.[94] Sedangkan luas wilayah keseluruhan yang dikontrol Israel, meliputi wilayah Palestina di Tepi Barat adalah 27.799 km2.[95]
Walaupun luasnya yang kecil, geografi Israel bermacam-macam, dari padang pasir Negev di bagian selatan sampai dengan barisan pegunungan Galilee dan Dataran Tinggi Golan di bagian utara. Sekitar 70% populasi Israel bertempat tinggal di bagian barat pesisir pantai Israel yang menghadap laut Mediterania. Di sebelah timur pegunungan tengah terdapat Lembah Yordan yang merupakan bagian dari Great Rift Valley sepanjang 6.500 km. Sungai Yordan mengalir di sepanjang Lemabh Yordan, dari Gunung Hermon melalui Lembah Hulah dan Laut Galilee menuju Laut Mati.[96] Ke sebelah lebih selatannya terdapat Arabah dan berakhir dengan Teluk Eilat (Teluk Aqaba).
Salah satu ciri khas geografi Israel dan Semenanjung Sinai adalah terdapatnya makhtesh, yaitu suatu kawah yang disebabkan oleh erosi.[97] Makhtesh terbesar di dunia adalah Kawah Ramon di Negev,[98] yang berukuran 40 kilometer kali 8 kilometer. Sebuah laporan mengenai status lingkungan cekungan Mediterania melaporkan bahwa Israel memiliki jumlah spesies tumbuhan per meter persegi yang paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya yang juga berada di cekungan Mediterania.[99]
Temperatur di Israel bervariasi, terutama semasa musim dingin. Daerah yang bergunung-gunung cenderung berangin, dingin, dan kadang-kadang bersalju; Yerusalem biasanya bersalju paling tidak satu kali tiap tahun.[100] Sedangkan di kota-kota pesisir seperti Tel Aviv dan Haifa, iklimnya cenderung beriklim Mediterania, dengan suhu yang sejuk, musim dingin yang berhujan, dan musim panas yang panas dan lama. Suhu tertinggi di Asia yang pernah tercatat (53,7°C) terjadi pada tahun 1942 di kibbutz Tirat Zvi di bagian utara Lembah Yordan.[101] Dari bulan Mei sampai dengan September, hujan jarang turun di Israel.[102][103] Oleh karena sumber daya air yang sangat rendah, Israel telah mengembangkan berbagai macam teknologi penghematan air, meliputi irigasi tetes.[104] Rakyat Israel juga menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Israel memiliki penggunaan energi surya per kapita yang tertinggi di dunia.[105]
Pemerintahan dan Politik
Israel merupakan negara republik demokrasi dengan sistem parlementer.[1] Presiden Israel adalah kepala negara, namun tugas-tugasnya sangat terbatas dan hanyalah seremonial.[106] Anggota parlemen yang didukung oleh mayoritas di dalam parlemen menjadi Perdana Menteri. Biasanya yang menjadi perdana menteri adalah ketua Partai terbesar. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan ketua kabinet.[106][107] Israel diperintah oleh 120-anggota parlemennya, yang dikenal sebagai Knesset. Anggota-anggota Knesset berasal dari berbagai partai yang dipilih dalam pemilihan parlemen.[108] Biasanya pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan koalisi.
Pemilihan parlemen dijadwalkan setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun adanya mosi tidak percaya oleh Knesset seringkali membubarkan pemerintahan yang ada lebih awal. "Rata-rata lamannya suatu pemerintahan Israel memerintah adalah sekitar 22 bulan. Proses perdamaian dengan Palestina, peranan agama dalam negara, dan skandal-skandal politik seringkali merupakan sebab retaknya koalisi dan mengakibatkan pemilu yang lebih cepat."[109] Hukum-hukum dasar Israel (bahasa Ibrani: חוקי היסוד, ḥŭḳḳēi ha-yyǝsōd) berfungsi sebagai konstitusi tak tertulis negara. Pada tahun 2003, Knesset mulai mengajukan draf konstitusi resmi yang didasarkan pada hukum-hukum dasar ini.[1][110]
Sistem peradilan Israel memiliki tiga tingkat. Pada tingkat terendah adalah pengadilan kehakiman yang terletak di kebanyakan kota-kota Israel. Di atasnya adalah pengadilan distrik, yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama; Pengadilan distrik terletak di lima Distrik Israel. Tingkat teratas peradilan Israel adalah Mahkamah Agung yang terletak di Yerusalem. Mahkamah Agung Israel berperan baik sebagai pengadilan tingkat banding teratas maupun pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Agung Israel mengijinkan individu-individu, baik yang merupakan warga negara maupun yang bukan warga negara, untuk melakukan petisi terhadap keputusan pemerintah Israel.[111][112] Israel bukanlah anggota Pengadilan Kriminal Internasional.[113]
Sistem hukum Israel merupakan kombinasi antara hukum umum Inggris, hukum sipil, dan hukum Yahudi (Halakha).[1] Hukum Israel didasarkan pada prinsip stare decisis (yakni keputusan hakim terdahulu dijadikan sebagai dasar keputusan di masa depan) dan menggunakan sistem adversarial, di mana dua pihak dalam pengadilan diharuskan membawa bukti di hadapan pengadilan. Kasus-kasus peradilan diputuskan oleh hakim dan bukan oleh juri.[111] Masalah perkawinan dan perceraian berada di bawah yuridiksi pengadilan agama menurut agama masing-masing: Yahudi, Muslim (syariah), Druze, dan Kristen. Para anggota Knesset, para hakim Mahkamah Agung, dan para anggota asosiasi pengacara Israel melaksanakan proses pemilihan hakim.[114]
Hukum Dasar Israel mengenai Martabat dan Kebebasan Manusia melindungi hak asasi manusia dan kebebasan di Israel. Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah mendapatkan status "Bebas" oleh organisasi Freedom House berdasarkan hak politik dan kebebasan sipil. Namun, di daerah pendudukan Israel, statusnya adalah "Tidak Bebas"[115][116] Hal yang sama juga terlihat pada laporan Reporters Without Borders yang menempatkan Israel di urutan 93 dari 175 negara dalam hal kebebasan pers. Peringkat ini berada di belakang negara seperti Kuwait (ke-60), Lebanon (ke-61), dan Uni Emirat Arab (ke-86).[117][118] Beberapa kelompok seperti Amnesty International dan Human Rights Watch[119] juga mengecam catatan HAM Israel dalam konflik Arab-Israel. B'Tselem merupakan organisasi HAM Israel yang sering mengkritik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Israel.[120]
Pembagian Administratif
Israel dibagi menjadi enam distrik administratif utama, disebut sebagai mehozot (מחוזות; tunggal: mahoz) , yaitu Distrik Tengah, Distrik Haifa, Distrik Yerusalem, Distrik Utara, Distrik Selatan, dan Distrik Tel Aviv. Distrik-distrik ini lebih jauh lagi dibagi menjadi lima belas subdistrik yang disebut nafot (נפות; tunggal: nafa).[121]
Untuk tujuan statistika, Israel dibagi menjadi tiga daerah metropolitan: Tel Aviv dan Gush Dan (populasi 3.150.000), Haifa (populasi 996.000), dan Beersheba (populasi 531.600).[122] Munisipalitas Israel yang terbesar, baik dalam hal populasi maupun luas daerah,[123] adalah Yerusalem, dengan 732.100 penduduk di tanah seluas 129 km2. Tel Aviv, Haifa, dan Rishon LeZion menduduki peringkat selanjutnya sebagai kota berpenduduk paling banyak, dengan populasi sebesar 384.600, 267.000, dan 222.300 secara berturut-turut.[124]
Daerah pendudukan
Pada tahun 1967, sebagai akibat dari Perang Enam Hari, Israel mendapatkan kontrol atas Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan. Israel juga mengambil kontrol semenanjung Sinai, namun mengembalikannya kepada Mesir sebagai bagian dari perjanjian damai Israel-Mesir tahun 1979.
Setelah Israel menaklukkan wilayah ini, pemukiman-pemukiman Israel didirikan di daerah tersebut. Israel telah menerapkan hukum sipil di Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur, menganeksasi kedua daerah tersebut sebagai bagian wilayahnya serta menawarkan para penduduk kedua daerah tersebut status "penduduk permanen" dan "warga negara" Israel. Sebaliknya, Tepi Barat berada dalam pendudukan militer. Tepi Barat dan Jalur Gaza dipandang oleh bangsa Palestina dan komunitas internasional sebagai masa depan Negara Palestina. Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa inkorporasi Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur sebagai tidak sah dan melanggar hukum internasional. PBB terus memandang wilayah-wilayah ini sebagai daerah pendudukan.[125]
Status Yerusalem Timur menjadi salah satu bagian tersulit bagi penyelesaian perjanjian damai antara Israel dengan Palestina. Kebanyakan negosiasi mengenai wilayah didasarkan pada Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB yang menyerukan Israel untuk menarik mundur dari wilaah pendudukan tersebut sebagai syarat normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.[126][127][128]
Tepi Barat diankesasi oleh Yordania pada tahun 1948, setelah penolakan Arab terhadap keputusan PBB untuk menciptakan dua negara di Palestina. Hanya Britania yang mengakui aneksasi ini dan sejak perjanjian damai Israel-Yordania, Yordania telah memberikan klaimnya kepada Organisasi Pembebasan Palestina. Tepi Barat diduduki oleh Israel pada tahun 1967. Populasi Tepi Barat pada umumnya adalah warga Arab Palestina, meliputi pengungsi Palestina yang mengungsi akibat Perang Arab-Israel 1948.[129] Sejak pendudukannya dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1993, warga Palestina hidup di bawah administrasi militer Israel. Sejak adanya Surat Pengakuan Israel-PLO, kebanyakan populasi dan kota-kota Palestina berada di bawah yuridiksi internal Otoritas Palestina, walaupun masih berada di bawah kontrol militer Israel secara parsial. Sebagai respon terhadap Intifada Kedua, pemerintah Israel mulai membangun Tembok Pemisah Israel[130] yang dibangun di dalam wilayah Tepi Barat.[131]
Jalur Gaza diduduki Mesir dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1967 dan kemudian diduduki oleh Israel dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2005, sebagai bagian dari rencana penarikan unilateral Israel, Israel memindahkan semua penduduk dan tentaranya dari Jalur Gaza. Namun, Israel masih mengontrol lalu lintas udara dan laut Jalur Gaza.[132] Gaza berbatasan dengan Mesir, dan perjanjian antara Israel, Uni Eropa, Otoritas Palestina, dan Mesir mengatur lalu lintas di perbatasan tersebut (diawasi oleh pemantau dari Uni Eropa).[133] Namun, dengan terpilihnya pemerintahan Hamas membuat implementasi perjanjian ini sulit dilaksankan.[134] Daerah internal Jalur Gaza saat ini di kontrol oleh Hamas.
Hubungan luar negeri
Israel memiliki hubungan diplomatik dengan 161 negara dan 94 misi diplomatik di seluruh dunia.[135] Hanya tiga negara liga Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel; Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979, Yordania pada tahun 1994, dan Mauritania memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada tahun 1999. Dua anggota liga Arab, Maroko dan Tunisi yang memiliki hubungan diplomatik secara terbatas dengan Israel memutuskan hubungan diplomatik tersebut pada awal mula Intifada Kedua pada tahun 2000.[136] Sejak tahun 2003, hubungan dengan Maroko telah mulai membaik, dan menteri luar negeri Israel telah berkunjung ke negara tersebut.[137]
Akibat dari perang Gaza tahun 2009, Mauritania, Qatar, Bolivia, dan Venezuela menghentikan hubungan politik dan ekonomi dengan Israel.[138][139] Di bawah hukum Israel, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, Irak, dan Yaman adalah negara musuh[140] dan warga negara Israel dilarang berkunjung ke negara tersebut tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri Israel.[141] Sejak tahun 1995, Israel merupakan anggota Dialog Mediterania, yang bertujuan meningkatkan kerja sama antara tujuh negara yang terletak di cekungan Mediterania dan negara anggota NATO.[142]
Hubungan luar negeri Israel dengan Amerika Serikat, Turki, Jerman, Britania, dan India merupakan yang paling dekat. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui berdirinya Israel, diikuti oleh Uni Soviet. Amerika Serikat menganggap Israel sebagai sekutu utama Timur Tengah.[143]
Walaupun Turki dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik penuh sampai dengan tahun 1991,[144] Turki telah melakukan kerja sama dengan Israel sejak pengakuan Turki terhadap kemerdekaan Israel pada tahun 1949. Oleh karena Turki juga berhubungan baik dengan negara-negara Arab di Timur Tengah, beberapa kali Turki mendapatkan tekanan yang besar agar Turki memutuskan hubungan dengan Israel.[145] Hubungan kedua negara surut ketika Turki mengutuk serangan Israel ke Gaza pada tahun 2009.[138]
Jerman juga mempunyai hubungan kuat dengan Israel. Kerja sama antara kedua negara ini meliputi kerja sama ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan militer.[146][147] India membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada tahun 1992.[148] Hubungan diplomatik Israel dengan Iran berlangsung semasa Iran di bawah Dinasti Pahlavi[149] namun pengakuan Iran ditarik kembali semenjak Revolusi Iran.[150]
Sampai sekarang Indonesia belum mengakui kedaulatan Israel, walaupun kedaulatan Palestina diakui meskipun daerahnya belum pasti. Mantan presiden RI Abdurrahman Wahid (1999-2001) sempat berencana akan mengakui kedaulatan Israel dan membuka hubungan diplomatik, namun mendapatkan kecaman dan penentangan dari kelompok muslim Indonesia.[151] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak akan membuka hubungan dengan Israel sebelum masalah Palestina dipecahkan dan pendudukan Israel atas Palestina diakhiri.
Militer
Angkatan Pertahanan Israel terdiri dari Tentara Israel, Angkatan Udara Israel, dan Angkatan Laut Israel. Angkatan pertahanan ini didirikan semasa Perang Arab-Israel 1948 dengan mengkonsolidasi organisasi-organisasi paramiliter - utamanya Haganah – yang telah berdiri sebelum Israel berdiri.[152] Angkatan Pertahanan Israel juga dibantu oleh Direktorat Intelijen Militer Israel (Aman) yang bekerja sama dengan Mossad dan Shabak.[153] Angkatan Pertahanan Israel telah terlibat dalam beberapa perang besar dan konflik perbatasan walaupun usianya yang masih relatif muda, membuatnya menjadi salah satu angkata bersenjata yang paling terlatih di dunia.[154][155]
Mayoritas warga negara Israel diwajibkan mengikuti program wajib militer pada usia 18 tahun. Pria diwajibkan mengikuti wamil selama tiga tahun, sedangkan wanita dua tahun.[156] Setelah wamil, lelaki Israel bergabung ke dalam angkatan cadangan dan melakukan tugas-tugas angkatan cadangan selama beberapa minggu setiap tahunnya sampai usia 40 tahun. Kebanyakan wanita dibebaskan dari tugas ini. Warga negara Israel yang beretnis Arab (kecuali Druze) dan yang terlibat dalam kajian religius secara penuh dibebaskan dari wajib militer.[157][158] Terdapat kewajiban alternatif bagi warga negara yang menerima pembebasan wamil, yaitu Sherut Leumi atau pelayanan nasional, yang melibatkan kegiatan bakti sosial di rumah sakit dan sekolah, ataupun kegiatan sosial lainnya.[159] Oleh karena progam wajib militer ini, Angkatan Pertahanan Israel memiliki sekitar 168.000 tentara aktif dan sekitar 408.000 angkatan cadangan..[160]
Militer Israel sangat bergantung pada persenjataan canggih yang dibuat di Israel maupun diimpor dari luar negeri. Amerika Serikat utamanya merupakan negara kontributor utama, dan dianggarkan untuk memberikan bantuan militer terhadap Israel sebesar AS$30 milyar antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017.[161] Misil Hetz (Panah) buatan Israel dan Amerika merupakan salah satu sistem misil anti balistik yang operasional di dunia.[162] Sejak Perang Yom Kippur, Israel telah mengembangkan jaringan satelit mata-mata.[163] Suksesnya program Ofeq membuat Israel menjadi salah satu dari tujuh negara yang mampu meluncurkan satelit seperti itu.[164] Sejak berdirinya Israel, Israel telah menghabiskan sebagian besar proporsi produk domestik brutonya untuk keperluan pertahanan. Sebagai contohnya, pada tahun 1984 negara ini menghabiskan sekitar 24% PDB-nya untuk keperluan militer.[165] Sekarang, proporsi tersebut telah menurun mencapai 7,3%.[1]
Israel dipercaya luas memiliki senjata nuklir.[166] Walaupun demikian, Israel tidak menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan mengambil kebijakan yang ambigu dengan tidak mengakui ataupun membantah kepemilikan senjata nuklir.
Setalah Perang Teluk pada tahun 1991, Israel mengesahkan sebuah hukum yang mewajibkan semua apartemen dan rumah-rumah Israel memiliki mamad, yaitu ruang keamanan yang tahan terhadap serangan kimiawi maupun biologise.[167]
Ekonomi
Israel dianggap sebagai salah satu negara termaju di Asia Barat Daya dalam hal pembangunan ekonomi dan industri. Negara ini menduduki peringkat nomor 3 di kawasan tersebut menurut Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia[168] dan Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia.[16]
Pada tahun 2007, Israel memiliki produk domestik bruto ke-44 terbesar dan pendapatan per kapita ke-22 tertinggi (berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja) di dunia sebesar AS$232,7 milyar dan AS$33.299 secara berurutan.[169] Pada tahun 2007, Israel diundang untuk bergabung ke dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD)[170] yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara-negara yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas.[171]
Walaupun sumber daya alam Israel terbatas, pembangunan yang intensif pada sektor agrikultur dan industri selama puluhan tahun menjadikan Israel dapat berswasembada pangan secara garis besarnya, terkecuali pada serealia dan daging sapi. Pada tahun 2006, impor Israel mencapai AS$47,8 milyar, yang terdiri dari bahan bakar fosil, bahan-bahan mentah, dan peralatan militer.[1] Komoditas ekspor utama Israel meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, piranti lunak, bahan-bahan kimia, teknologi militer, dan intan; pada tahun 2006, ekspor Israel mencapai AS$42,86 milyar.[1]
Israel menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal konservasi air dan penggunaan energi panas bumi.[172] Israel juga mengembangkan teknologi-teknologi piranti lunak, komunikasi, dan sains di Silicon Wadi.[173][174] Sejak tahun 1970-an, Israel telah menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, dan pinjaman dari Amerika Serikat tersebut menduduki proporsi hutang luar negeri Israel yang cukup besar.[1] Pada tahun 2007, Amerika Serikat menyetujui bantuan sebesar AS$30 milyar kepada Israel untuk sepuluh tahun ke depan.[161]
Pariwisata, utamanya wisata religi, juga merupakan bidang industri Israel yang penting. Permasalahan keamanan di Israel telah menghambat perkembangan industri ini, namun belakangan jumlah turis mulai meningkat.[175] Pada tahun 2008, sekitar 3 juta turis berkunjung ke Israel.[176]
Posting Komentar